Muhammad Irawan Saputra

Home » Uncategorized » Kode Etik Media Di Indonesia

Kode Etik Media Di Indonesia

Aturan untuk media telah dipersiapkan pemerintah dengan penerbitan UU tentang media yaitu UU No. 40/1999 tentang pers dan UU No. 32/2002 tentang penyiaran. Berdasarkan UU No. 32/2002. Terbitnya  peraturan ini mengubah skema penyiaran di Indonesia yang kini tidak hanya diproduksi oleh media milik negara. Aturan itu membuat stasiun radio dan televisi swastapun mampu berkiprah di dunia media .

Komisi Penyiaran Indonesia yang berfungsi mengawal diberlakukannya kode etik penyiaran dibentuk berdasar UU No. 32/2002 itu pula. Pedoman-pedoman penyiaran yang ada tersebut berisi sebagai berikut:

Pasal 27 UU No. 32/2002 :

  1. Lembaga penyiaran tidak boleh menjual jam tayang pada pihak manapun, kecuali iklan
  2. Lembaga penyiaran diperbolehkan menyiarkan program yang merupakan hasil kerjasama produksi dengan pihak lain atau disponsori pihak lain selama isi program dikendalikan lembaga penyiaran yang bersangkutan
  3. Dalam program berita, lembaga penyiaran dilarang memuat berita yang disajikan atas dasar imbalan tertentu (uang, jasa dan sebagainya)
  4. Dalam setiap program yang merupakan kerjasama produksi atau disponsori, lembaga penyiaran harus :
    • Memberitahukan kepada khalayak bahwa program tersebut merupakan kerjasama produksi atau disponsori. Pemberitahuan tersebut ditempatkan dalam cara yang memungkinkan khalayak dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa program tersebut didanai atau turut didanai oleh pihak tertentu;
    • Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program kerjasama produksi atau disponsori oleh perusahaan yang memproduksi produk yang dilarang untuk diiklankan, misalnya minuman keras atau zat adiktif.

 

Sebuah media penyiaran yang baik tentu harus menjalankan perannya sebagai pembentuk masyarakat yang mengacu pada prinsip universal sebuah kode etik wartawan, prinsip itu mencakup :

  1. melaporkan kebenaran dan tidak bohong
  2. memeriksa akurasi berita sebelum dicetak atau disiarkan
  3. mengoreksi kesalahan yang diperbuat
  4. tidak boleh membeda-bedakan orang
  5. memperoleh informasi dengan jujur
  6. tidak boleh menerima suap atau pemberian lain yang dimaksudkan untuk memengaruhi liputannya
  7. tidak membiarkan kepentingan pribadinya mengganggu pekerjaan kewartawanan

 

Ideal sebuah Kode Etik

Sebuah kode etik yang baik tentu mengacu pada cita-cita tertingginya. Cita-cita media yang ideal tentu menjadi pewujud masyarakat yang demokratis. Cita-cita tersebut diungkapkan Jurgen Habermas dalam pemikirannya tentang cita-cita masyarakat yang berada dalam ranah publik ideal.

Konsep ‘ruang publik’ dimunculkan Jurgen Habermas dalam bukunya The Structural Transformation of The Public Sphere. Secara umum “public sphere” merujuk kepada ruang nasional yang menyediakan sedikit banyak kebebasan dan arena keterbukaan atau juga forum untuk debat publik (McQuail, 2005 : 181).

Public Sphere adalah ruang yang bisa diakses siapa saja. Ruang tersebut menjadi tempat untuk berkumpul, berekspresi, dan bermediasi. Hal tersebut harus bisa dilakukan siapa saja dalam tempat tersebut.

Referensi

Ecep S. Yasa, “Kepemilikan Media Televisi Pengaruhi independensi Pemberitaan”, http://www.kabar.in

Eoin Devereux, Understanding The Media (London: Sage Publication, 2005)

McNain, Brian.2000.Journalism&Democracy. London: Routledge.

http://nasional.kompas.com

http://www.fathurin-zen.com/?p=93

http://www.hukumonline.com

 

http://www.fathurin-zen.com/?p=93


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: